Mengurai Wacana Penunjukan Langsung Wakil Kepala Daerah sebagai Jawaban atas Tingginya Tingkat Disharmoni Kepemimpinan Lokal

JAKARTA — Fenomena retaknya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah atau sering diistilahkan pecahnya "dwi tunggal" bukan lagi rahasia umum dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Data internal parlemen menunjukkan setidaknya 60 persen hubungan kepala daerah dan wakilnya diwarnai ketidakharmonisan yang kerap memicu kemacetan birokrasi hingga perselisihan di meja hijau.

Sebagai langkah responsif untuk meredam problem sistemis tersebut, muncul sebuah wacana pembenahan: merestrukturisasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hanya memilih kepala daerah secara langsung, sementara posisi wakil kepala daerah diisi melalui mekanisme penunjukan (appointment). Namun, sejauh mana inisiatif ini efektif menyelesaikan akar masalah tanpa melahirkan kerentanan baru dalam sistem tata kelola pemerintahan?

Mendorong Solusi Penunjukan Langsung demi Efektivitas Birokrasi

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri pada 30 Juli lalu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, melontarkan usulan agar mekanisme Pilkada berpasangan ditinjau ulang.

"Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil, wakil cukup ditunjuk kepala daerah. Hampir 60 persen data yang kita miliki di daerah itu ada disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," tegas Khozin.

Menurut Khozin, akar persoalan berawal dari fase pencalonan di mana wakil kerap hanya dijadikan vote getter (pendulang suara) untuk memenangkan kontestasi. Pasca-kemenangan, pola ini memicu ketimpangan peran dan pembagian tugas yang tidak seimbang, hingga memicu konflik internal.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengonfirmasi bahwa gagasan ini mulai didiskusikan secara lintas fraksi dan bersama pemerhati pemilu. Saleh menilai dampak negatif dari perselisihan kepemimpinan sangat merugikan publik.

"Itu contoh yang tidak baik. Sementara budaya kita menyebut bahwa para pemimpin adalah teladan yang harus dipedomani. Sisi positif dan negatif gagasan ini harus dipaparkan secara baik dan melibatkan publik," ujar Saleh, Minggu (9/8/2026).

Risiko Sistemis di Balik Gagasan Solusi

Kendati ditujukan untuk memangkas potensi perseteruan internal, para pengamat politik mengingatkan bahwa skema penunjukan langsung membawa risiko tata kelola baru yang tak kalah rumit.

Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai bahwa perbaikan sistem hendaknya tidak justru memindahkan masalah ke ranah yang baru.

"Saya melihat usulan ini menimbulkan kompleksitas, tantangan, dan risiko yang bisa-bisa lebih menantang lagi. Ini akan mengumpulkan persoalan-persoalan baru," ujar Arya saat dihubungi pada Minggu (9/8/2026).

Beberapa titik rawan yang disorot meliputi:

1. Dinamika Koalisi Parpol: Jika wakil ditunjuk dari unsur birokrat atau profesional, partai-partai koalisi pengusung berpotensi merasa ditinggalkan. Sebaliknya, jika ditunjuk dari partai, perebutan kursi wakil tetap berpotensi terjadi di belakang layar.
2. Kebutuhan Pengesahan (Deadlock Politik): Apabila mekanisme penunjukan memerlukan persetujuan DPRD, ada risiko deadlock politik jika perbedaan kepentingan mengemuka. Di sisi lain, jika pengesahan ditarik ke pemerintah pusat (Presiden/Mendagri), dapat timbul persepsi intervensi pusat terhadap daerah.
3. Krisis Legitimasi Saat Berhalangan Tetap: Jika kepala daerah meninggal dunia atau tersangkut kasus hukum, wakil yang ditunjuk tidak memiliki legitimasi langsung dari rakyat untuk menggantikan posisi kepala daerah.

Analisis Bukti Keberhasilan vs Keterbatasan Solusi

Indikator Evaluasi	Bukti Keberhasilan Potensial (Evidence of Success)	Keterbatasan & Tantangan Solusi (Caveats & Limitations)
Efisiensi Kerja Eksekutif	Menghilangkan gesekan politik internal, mempertegas garis komando tunggal, dan mempercepat pengambilan keputusan birokrasi.	Efektivitas sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola birokrasi secara mandiri.
Harmonisasi Pasangan Pemimpin	Menghapus persaingan elektoral implisit antara Kepala Daerah dan Wakil sejak hari pertama menjabat.	Potensi konflik berpindah ke ranah negosiasi transaksional antara Kepala Daerah dan Partai Pengusung saat pengusulan wakil.
Legitimasi & Stabilitas Politik	Memangkas biaya politik pencalonan berpasangan (cost of candidacy).	Defisit Legitimasi: Wakil tidak memiliki mandat langsung dari rakyat, rentan memicu krisis kepemimpinan jika terjadi kondisi berhalangan tetap.
Proses Pengesahan	Menyederhanakan kertas suara dan mekanisme teknis pemungutan suara di Pilkada.	Berpotensi deadlock di DPRD atau menimbulkan persepsi "penitipan kepentingan pusat" jika disahkan Mendagri/Presiden.

Kesimpulan & Langkah Ke Depan

Wacana Pilkada tanpa wakil menawarkan opsi penyelesaian terhadap problem ketidakharmonisan kepemimpinan daerah yang selama ini merugikan efektivitas pemerintahan. Namun, analisis terhadap mekanisme pendukungnya menunjukkan bahwa solusi ini menuntut kehati-hatian tinggi.

Para pembuat kebijakan di DPR dan Pemerintah perlu melakukan uji publik secara menyeluruh serta memformulasikan aturan turunan yang presisi khususnya terkait tata cara penunjukan, kriteria kualifikasi, dan mekanisme penggantian darurat sebelum opsi ini diundangkan sebagai regulasi baru.

Bagaimana Pendapat Anda?

Apakah menurut Anda penunjukan langsung wakil kepala daerah dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih harmonis, atau justru mengurangi hak memilih masyarakat? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.