Inisiatif Kabinet Bayangan Tuai Pro-Kontra: Antara Pengawasan Berbasis Riset dan Isu Kedaulatan

Kabinet Bayangan

SELAYAR.MY.ID, JAKARTA — Pembentukan Kabinet Bayangan oleh jajaran akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil memantik dinamika baru di panggung politik nasional. Inisiatif yang digadang-gadang sebagai wadah partisipasi publik untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini justru menuai polemik hangat, membelah opini publik antara apresiasi riset kritis dan kekhawatiran akan isu kedaulatan.

Gerakan yang digagas oleh akademisi Feri Amsari ini menghadirkan 15 menteri bayangan yang bertugas menyusun serta merumuskan alternatif kebijakan publik. Meski diterpa berbagai spekulasi, Feri menegaskan bahwa kehadiran kelompok ini bukan untuk menantang legitimasi negara.

"Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik," tegas Feri dalam keterangan resminya.

Proses penunjukan para anggota kabinet pun diklaim berjalan secara terbuka dan akuntabel. Tim kurator independen yang diisi nama-nama ternama seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar menetapkan kriteria ketat, mulai dari usia di bawah 50 tahun, rekam jejak independen, integritas tinggi, hingga bebas dari intervensi partai politik.

Namun, langkah Feri dan kolega tak mulus begitu saja. Gelombang kritik tajam datang dari Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto. Ia menyoal dasar hukum dan klaim representasi masyarakat yang diusung oleh kelompok tersebut. Menurutnya, tindakan mengatasnamakan rakyat tanpa prosedur demokrasi yang sah adalah bentuk pencatutan suara publik.

Kritik Prihandoyo kian menyasar pada keterlibatan *Center of Economic and Law Studies* (Celios). Ia mendesak transparansi penuh atas sumber pendanaan gerakan ini dan melempar dugaan adanya penyusupan kepentingan asing di balik layar.

"Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing. Ini pintu masuk intervensi asing, kami menolak kabinet bayangan ini," ujar Prihandoyo mengkritik keras.

Prihandoyo bahkan mengingatkan bahwa jika indikasi aliran dana luar negeri itu benar terbukti, gerakan ini tak lagi sebatas perbedaan pandangan politik biasa, melainkan berpotensi menggiring negara ke dalam ranah pemerintahan boneka. Perdebatan ini pun menuntut kejelasan lebih lanjut agar partisipasi masyarakat sipil tetap berjalan jujur tanpa menyisakan prasangka.